Fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM tidak pernah kendur. Sejak pandemi belum menguasai, hingga kini menjadi bukti. Komitmen tersebut tidak pernah surut, apalagi burn out. Semua tetap on track, bahkan semakin didorong maju. Apalagi sejarah pernah mencatat, UMKM menjadi penopang utama ekonomi sosial yang tangguh menghadapi krisis moneter tahun 1998 maupun 2008.
Melalui APBN, negara hadir mendukung bertumbuhnya UMKM di Indonesia. Melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Lebih lanjut, APBN juga terus menjadi instrument utama menjaga daya juang UMKM menghadapi masa sulit pandemic covid-19, termasuk goncangan ekonomi global yang terjadi sebagai efek perang Rusia-Kroasia saat ini. Komitmen tersebut ditunjukkan negara melalui alokasi KUR tahun 2023 sebesar Rp460 triliun atau meningkat 23,3 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp373 triliun. Alokasi tersebut menunjukkan sedemikian besarnya fokus pemerintah mendukung UMKM bertumbuh, agar ekonomi semakin terkayuh.
Untuk diketahui bahwa Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat pada tahun 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan. Lalu, dukungan apalagi yang dibutuhkan UMKM?
Kemenkeu Lampung Bersinergi Dukung UMKM
Tidak hanya bantuan pembiayaan, Kemenkeu melalui kerjasama lintas eselon I, menyusun program pembinaan bagi UMKM, termasuk komitmen untuk membeli produk UMKM dalam setiap belanja pemerintah melalui Kemenkeu Lampung. Pembinaan yang dilakukan Kemenkeu Lampung diantaranya melalui asistensi pembiayaan UMKM, dalam hal ini UMi dan KUR yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Tapi juga peningkatan kompetensi perpajakan oleh Kanwil DJP Bengkulu-Lampung hingga pendampingan UMKM untuk memiliki akses ekspor ke Negara lain yang dibina langsung oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. Tidak lupa juga dukungan Kanwil DJKN Lampung-Bengkulu untuk memromosikan produk UMKM melalui inovasi lelang produk UMKM. Lebih lanjut, Kemenkeu juga bekerjasama dengan bank-bank himbara dan lembaga keuangan non-bank penyalur UMi dan KUR, menyusun rencana pembinaan UMKM bersama, dan memilih beberapa UMKM sebagai piloting untuk menjadi role model UMKM sukses Lampung.
Sinergi pembinaan UMKM Lampung lintas eselon I Kemenkeu tersebut terus dikembangkan dengan menjalin sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas UMKM tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Lampung. Harapannya, setiap pembinaan yang dilakukan melibatkan unsur-unsur Kemenkeu dan Pemda, sehingga dukungan bagi UMKM untuk bertumbuh semakin terdorong.
Mengapa sinergi pembinaan ini perlu dilakukan? Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Maret 2021, jumlah UMKM di tanah air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Oleh karena itu, UMKM memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, mendukung UMKM bertumbuh, akan mendukung perekonomian lokal dan nasional bergeliat.
Strategi Promosi Produk UMKM
Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong UMKM ditunjukkan dengan perhelatan Lampung Begawi dan juga rencana pembangunan UMKM Center. Lampung Begawi merupakan serangkaian kegiatan dukungan pada UMKM melalui kegiatan edukasi, capacity building, pendampingan promosi, showcasing, business matching, dan kompetisi. Kegiatan tersebut telah dihelat dengan meriah pada tengah tahun lalu. Sedangkan UMKM Center rencananya akan dikerjasamakan dengan Kementerian BUMN sebagai bagian CSR. Tentu semua upaya ini akan mendorong UMKM survive menghadapi kompetisi usaha. Namun, apakah upaya ini sudah cukup?
Dengan target pertumbuhan perekonomian nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen, maka UMKM sangat diharapkan memiliki kontribusi lebih besar lagi. Kontribusi sektor UMKM melalui program UMKM digital diharapkan mampu mendorong 19,5 juta UMKM go digital untuk mengeruk ceruk potensi ekonomi digital Indonesia yang diprediksi mencapai 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, atau mencapai Rp 4.531 triliun pada tahun 2030. Bahkan lebih lanjut, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, 30 juta UMKM diharapkan onboarding ekosistem digital pada 2024. Tentu ini peluang yang sangat potensial untuk dioptimalkan oleh UMKM dengan dukungan penuh Kemenkeu bersama Pemda se-Lampung. Namun, apakah semua upaya tersebut cukup?
Mendukung promosi produk UMKM di Lampung, maka hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya mengoptimalkan influencer lokal, nasional bahkan internasional untuk meramaikan event-event UMKM yang dihelat oleh Pemda Lampung. Hal ini perlu dilakukan mengingat bonus demografi yang terjadi di Indonesia dimana generasi mudanya melek digital, sehingga promosi melalui sosial media dapat menjadi pilihan.
Kemudian jejaring diaspora Lampung, untuk menjadi duta-duta UMKM di daerahnya tinggal masing-masing. Selain mudah menyampaikan informasi kepada penduduk sekitar tempat tinggalnya, di dalam maupun luar negeri, para diaspora juga akan terbangun keterikatan emosional dengan tanah kelahirannya. Para diaspora yang sedang merantau, baik untuk study maupun kerja, akan menjadi duta-duta UMKM yang efektif memromosikan produk-produk UMKM Lampung. Dengan melakukan koordinasi dengan kampus, lembaga pemberi beasiswa maupun keimigrasian maupun BP3TKI , maka data para diaspora dapat dikumpulkan.
Terakhir, membangkitkan kebanggaan menggunakan produk UMKM Lampung. Untuk hal ini Kemenkeu Lampung, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bersama seluruh Pemda se-Lampung terus mendorong. Salah satunya melalui perhelatan akbar ”Kemenkeu Satu : Sinergi dan Kolaborasi Wujudkan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan” pada tanggal 18-20 Oktober 2022 nanti, menyambut perayaan Hari Oeang ke-76. Adapun rangkaian kegiatannya meliputi edukasi sawit itu baik, seminar kemudahan ekspor bagi UMKM, lelang amal hingga bazar akbar UMKM Lampung. Kegiatan ini selain dihadari Forkopimda seluruh Lampung (Provinsi/Kota/Kabupaten), juga menjadi wahana pertemuan akbar UMKM se-Lampung. Tujuannya tidak lain sebagai media edukasi bagi UMKM Lampung untuk meningkatkan kompetensinya untuk packaging product, promosi hingga asistensi ekspor produk UMKM ke luar negeri. Semua dilakukan agar UMKM terus bertumbuh, ekonomi Lampung semakin terkayuh.