Biar Perjalanan jauh masih
Dan badan terkulai lunglai
Namun hasrat jati dihati
Tetap marak pada tujuan
(LK Ara : Dengan Setia yang Marak)
Tentu disadari, jalan perubahan ini masih jauh ditapaki. Tidak elok berpuas diri, meskipun kontribusi demi kontribusi terus membumi. Perjalanan ini tentu kadang membuat lunglai, mengais peluh sisa-sisa semangat yang semakin menipis. Namun seperti Ara katakan dalam syairnya, hasrat jati selalu dihati, tetap marak pada tujuan hakiki.
14 Januari. Saat janji mengukir bakti, setapak demi setapak dilalui. Tentang kisah diri, tentang kontribusi untuk negeri. Janji-janji layanan terus digaungi. Untuk terus membenahi birokrasi. Bebas korupsi, sempurna melayani. Mungkinkah ini mimpi? Mari kami sampaikan kisah ini….
Bukti bakti itu telah tergurat lama sejak proklamasi. Menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ujung negeri. Membangun sistem keuangan yang terpercaya, mudah dan akuntabel, menjadi janji yang lama terpatri. Kisah yang akan dilanjutkan oleh anak-anak bangsa ini. Untuk terus berinovasi, menjaga uang rakyat dengan penuh dedikasi.
Cikal Bakal Layanan One Stop Service
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh didirikan untuk melayani penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 dan gempa Nias pada 28 Maret 2005 menyusul berdirinya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR).
Keprihatinan seluruh dunia dengan bencana tsunami Aceh-Nias, membuat banyak negara menyalurkan bantuannya. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono dalam artikel Dari Duka Kita Bangkit (Refleksi 10 Tahun Tsunami Aceh-Nias) dalam www.kompas.com tanggal 26 Desember 2014, dana bantuan internasional untuk rekonstruksi dan rehabilitas Aceh-Nias paska tsunami mencapai 7 Miliar dollar. Dana yang besar tersebut perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. KPPN Khusus Banda Aceh menjadi unit layanan yang bertanggungjawab atas penyaluran anggaran tersebut dengan tujuan memulihkan kembali kondisi Aceh-Nias paska tsunami.
Untuk mendukung penyaluran bantuan secara cepat dan tepat, KPPN Khusus Banda Aceh saat itu melaunching inovasi layanan yang menjadi cikal bakal standar layanan KPPN seluruh Indonesia, termasuk yang diterapkan oleh KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan lingkup Provinsi Banten saat ini. Sejarah Perbendaharaan mencatat untuk pertama kalinya layanan KPPN berbasis One Stop Service dijalankan oleh KPPN Khusus Banda Aceh. Melalui layanan tersebut, penyaluran bantuan dipersingkat dari 1 hari menjadi hanya 1 jam saja. Hirarki kerja menjadi singkat dan sederhana. Disempurnakan dengan penggunaan sistem pengelolaan anggaran yang terkomputerisasi. Dengan inovasi tersebut, KPPN Khusus Banda Aceh didaulat menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI pada tahun 2006 dan Penghargaan Dedication to achieve high level governance in term of transparency and service delivery standards dari Asian Development Bank (ADB). Apresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan jajaran KPPN Khusus Banda Aceh.
Selain itu, terobosan lain yang dilakukan untuk membangun trust di kalangan stakeholder yakni melakukan publikasi penyelesaian pencairan anggaran melalui www.danarrapbn.org. Melalui website tersebut, semua pihak dapat memperoleh informasi pencairan dana secara rinci. Komplimen (penghargaan) pun diberikan oleh berbagai macam lapisan, mulai dari negara-negara pendonor, media massa, hingga segenap elemen masyarakat atas profesionalisme tersebut.
Bahkan, untuk menjangkau kawasan-kawasan yang terbilang remote, KPPN Khusus Banda Aceh juga membentuk kantor kas pembantu atau disebit KPPN filial di Gunung Sitoli, Meulaboh dan Lhokseumawe. Inovasi inipun diapresiasi karena menjadi kantor filial Ditjen Perbendaharaan generasi pertama di Indonesia. Dengan layanan yang sama seperti KPPN Induknya, KPPN Filial membantu penyelesaian proses administratif satuan kerja penyalur bantuan secara lebih dekat.
Hari ini, bersamaan dengan Hari Bakti Perbendaharaan yang dilaksanakan diseluruh KPPN Se-Indonesia, jejak-jejak inovasi tersebut telah membumi hingga pelosok bangsa. Seluruh KPPN telah menerapkan layanan one stop service dengan layanan unggulan penyelesaian pencairan anggaran selama 1 jam. Selain itu, kini telah lahir 17 KPPN Filial dari Sabang hingga Kaimana. Hal tersebut menjadi bukti Bakti Ditjen Perbendaharaan pada negeri.
Kontribusi Ditjen Perbendaharaan
Sejak tahun 2014, setiap 14 Januari Ditjen Perbendaharaan menghelat Hari Bakti Perbendaharaan. Tahun ini, gong perhelatan tersebut dilaksanakan serentak ditabuh oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Januari 2019. Kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan bertujuan menyampaikan kontribusi dan peran positif jajaran Ditjen Perbendaharaan kepada khalayak. Ajang tersebut menjadi sarana bagi internal Ditjen Perbendaharaan untuk menyampaikan capaian-capaian kinerja yang telah dilakukannya, juga memberikan apresiasi kepada lembaga pemerintah maupun swasta atas kerjasama dan sinergi yang terbangun selama ini.
Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan telah membangun sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) telah membuktikan bahwa integrasi sistem dan database penting dilakukan bukan hanya terkait validitas data, tapi juga untuk sustainability layanan. Operasionalnya layanan KPPN hanya 2 hari paska bencana gempa dan likuifaksi di Palu-Donggala atau Gempa hebat di Sumbawa, menjadi saksi ketangguhan sistem pengelolaan keuangan negara yang dibangun Ditjen Perbendaharaan. Terlebih lagi aktivitas bumi yang aktif saat ini, harusnya mampu menjadi warning seluruh unit layanan untuk mentransformasikan unit layanannya berbasis teknologi informasi dengan single database.
Kedepan, akan diluncurkan Sistem Akuntansi Instansi (SAKTI). Sistem yang terkoneksi dengan SPAN ini, akan semakin memudahkan satuan kerja (satker) melakukan pencairan anggaran. Seperti mobile banking, satker hanya perlu membuka portal SAKTI dan memroses pencairan secara online. Tidak perlu lagi datang ke KPPN seperti yang masih berjalan saat ini.
Dari sisi Penerimaan negara, Ditjen Perbendaharaan bersama unit eselon I lainnya, telah meluncurkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang terkoneksi dengan sistem keuangan perbankan, untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak/wajib setor/wajib bayar untuk melakukan pembayaran kewajiban melalui Transfer ATM, Mobile Banking, Internet Banking maupun Electronic Data Capture (EDC). Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara. Masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi perbankan dan antri menuju teller hanya untuk menyetorkan kewajibannya. Dengan hadirnya MPN G2, masyarakat cukup membuka mobile banking pada smartphone, pembayaran kewajiban dapat ditunaikan. Membayar pajak atau kewajiban lainnya, kini semudah membayar tiket perjalanan online.
Pada aspek layanan, Ditjen Perbendaharaan terus menerus berproses melakukan perbaikan dan inovasi layanan. Salah satunya yakni hingga tahun 2018 telah 15 KPPN yang bersertifikat ISO 9001:2015 menyempurnakan 40 KPPN yang telah bersertifikat ISO 9001:2008. Selain itu, puluhan KPPN telah antri untuk dinilai menjadi unit layanan berstandar Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Semua dilakukan agar layanan Ditjen Perbendaharaan dapat semakin excellent.
Kontribusi Sosial
Sebagai mahluk sosial, jajaran Ditjen Perbendaharaan juga memiliki tanggung jawab untuk aktif pada tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Selain aksi sosial berupa donor darah, santunan atau menjaga kebersihan lingkungan yang dananya swakelola dari pegawai, juga dihelat perbendaharaan mengajar.
Perbendaharaan Mengajar merupakan salah satu cara Ditjen Perbendaharaan menyosialisasikan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Segmen target yang ditilik adalah para siswa disetiap level pendidikan. Melalui program Treasury Goes To Campus/School, Ditjen Perbendaharaan hadir memberikan edukasi treasury. Harapannya, para siswa/mahasiswa mengetahui seluk beluk terkait Perbendaharaan Negara, termasuk pengelolaan APBN sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya.
Perbendaharaan Go Green
Sebagai upaya dalam mendukung sustainable development goals, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan program go green. Program tersebut dijalankan dengan melakukan penghematan penggunaaan listrik, air, dan kertas (paperless dan less paper), manajemen sampah yang lebih baik, penciptaan lingkungan kantor yang nyaman (penghijauan ruang kantor), serta program menanam satu pegawai satu pohon.
Bagaimana efektivitasnya? Dalam Laporan Tahunan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017, Ditjen Perbendaharaanberhasil melakukan efisiensi sebesar 9,05% untuk belanja listrik, air, dan kertas. Efisiensi paling optimal didominasi oleh belanja listrik dengan penghematan mencapai sekitar 12,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui Program Perbendaharaan Go Green pula, sepanjang tahun 2017, kurang lebih sebanyak 10.000 batang pohon telah ditanam oleh para pegawai di seluruh unit kerja Ditjen Perbendaharaan. Kini, program tersebut terus dilanjutkan dan dikembangkan oleh masing-masing unit vertikal Ditjen Perbendaharaan.
Pada Hari Bakti yang ke-6, kontribusi-kontribusi tersebut menjadi refleksi sekaligus penyemangat untuk terus menghasilkan karya-karya terbaik untuk bangsa. Pencapaian yang hari ini diraih, hanya menjadi awalan untuk terus berbenah untuk peningkatan kualitas layanan dimasa yang akan datang. Selamat Hari bakti Perbendaharaan. Lanjutkan Kontribusi Untuk Negeri!